Disamping itu, pemberian izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi juga disandarkan pada sumber daya kampus (mahasiswa dan dosen) yang diyakini mampu mengelola tambang dengan baik sehingga mampu menciptakan factory university (kampus berbasis industri) yang dapat membiayai kebutuhan kampus dengan hasil industrinya dan mengurangi beban pembiayaan dari mahasiswa maupun keuangan negara.
Meskipun demikian, wacana pemberian izin tambang bagi perguruan tinggi dinilai sebagai upaya membungkam daya kritis masyarakat kampus.
Karena, seperti yang kita ketahui, mahasiswa dan akademisi selalu menjadi partner kritis masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah.
Namun suara-suara kritis tersebut sepertinya tidak dilihat sebagai umpan refleksi, melainkan sebagai kawat berduri yang akan menggembosi pemerintah, sehingga harus ditumpulkan.
Dengan cara pandang demikian, wajarlah kiranya penguasa melalukan segala upaya pembungkaman, termasuk memberikan izin mengelola tambang.
Baca Juga: Apakah Kamu Cocok Jadi Psikolog? Cek 5 Kriteria Ini
Selanjutnya, jika banyak pihak melihat universitas memiliki kemampuan mengelola tambang dari segi sumber daya manusia, pertanyaan berikutnya adalah: apakah perguruan tinggi memiliki kemampuan mengelola tambang dari segi sarana prasarana?
Meskipun banyak kampus yang memiliki jurusan Teknik, namun apakah mereka benar-benar mampu mengoperasikan pengelolaan pertambangan yang begitu kompleks?
Pemberian izin pada kampus ditengah ketiadaan sarana prasarana pengelolaan tambang tentu akan menjadi pisau yang melukai diri sendiri.
Pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi juga akan memperparah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan.
Jika memang tujuan utama wacana ini adalah menciptakan kemandirian kampus melalui pengelolaan industri, tidakkah pengelolaan industri peternakan maupun pertanian sejatinya mampu membantu pendanaan kampus?
Jika wacana ini dihembuskan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa agar menjadi lulusan yang expert tidakkah melalui penguatan dan pengoptimalan program magang akan mampu menciptakan lulusan yang kompeten?
Alih-alih meningkatkan kemampuan dan kebebasan akademik, melalui wacana ini, pemerintah terlihat seperti berupaya membungkam anasir kampus agar seluruh programnya dapat berjalan mulus.
Lantas, siapa dan tujuan besar apa yang ada dibalik wacana kocak ini?
