ASPIRASIKU - Nama Bima Yudho Saputro tiba-tiba menjadi perhatian publik beberapa hari terakhir. Lantaran ia menyampaikan kritikan soal Provinsi Lampung yang tidak maju-maju.
Kritikannya itu pula yang membuatnya dipolisikan oleh seorang pengacara kondang. Namun alih-alih dapat dukungan, kini si pengacara yang dihujat netizen karena dianggap penjilat penguasa.
Kritikan Bima banyak dipermasalahkan soal kata ‘Dajjal’. Tapi dari video yang saya tonton full, bisa disimpulkan bahwa Bima menyampaikan kritikan tajam berbasis data. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya akurat.
Tapi ada poin-poin yang menurut saya tak perlu pakai data. Misalnya jalan rusak. Di mana-mana kita memang bisa melihat dengan mata kepala sendiri banyak kondisi jalan di Lampung rusak parah. Bahkan ada yang hingga puluhan tahun tak terjamah perbaikan.
Lanjut soal korupsi dan suap juga sudah terbukti. Setidaknya ada 5 bupati di Lampung yang ditangkap KPK karena korupsi dan suap, yaitu Bupati Tanggamus, Lamteng, Lampura, Lamsel dan Mesuji.
Namun dari kasus Bima ini saya justru melihat dari sisi lain. Yaitu peran media massa di Lampung yang kalah pamor dari Bima. Saat ini ada ratusan media massa (mungkin ribuan?) yang aktif di Lampung. Tapi perannya untuk menyampaikan kritik hampir tak terdengar suaranya.
Bima baru kali ini menyampaikan kritik soal pembangunan Lampung dan langsung viral hingga menjadi isu nasional. Berbagai tokoh ikut bahkan angkat bicara, seperti Hotman Paris, Amhad Sahroni, hingga Mahfud MD.
Lantas bagaimana peran media di Lampung? Apakah masih punya taji mengkritik pemda dan menjalankan peran sebagai kontrol sosial? Atau memang sudah tak pernah dan tak berani mengkritik pemerintah lagi? Saya khawatir jangan-jangan media-media Lampung sudah tersandra ‘MoU’ dengan pemda sehingga tak berani bersuara.
Kemarin saya sempat buka beberapa portal media lokal untuk melihat apakah mereka turut memberitakan kasus Bima ini. Hasilnya ada beberapa media besar yang sama sekali tidak mengulas atau memberitakannya. Sayapun berpikir mungkin itu adalah jurus para pimpinan media untuk cari aman. Agar kerjasamanya tidak diputus.
Jadi tidak heran kalau peran media kini kalah pamor dari konten-konten video di sosmed yang dibuat oleh warga biasa atau anak muda seperti Bima yang masih berstatus mahasiswa. Aspirasi masyarakat kini lebih gampang tersampaikan dari sosmed ketimbang media pers.
Padahal kalau bicara soal risiko, sebenarnya media massa bisa lebih leluasa menyampaikan kritik. Karena setiap pemberitaannya dilindungi Undang Undang Pers. Sehingga si wartawan tidak bisa dipidana kalaupun ada kesalahan dalam berita yang ia buat. Berbeda dengan nasib Bima yang langsung dipolisikan pakai UU ITE.
Namun ada beberapa penilaian lain yang bisa saya temukan. Pertama, saat ini konten video memang sudah menjadi raja. Menggantikan konten berbasis tulisan yang semakin minim pembaca. Sehingga gema dari kritikan media-media cetak/online tidak begitu terdengar.
Kedua, video Bima mendapat perhatian karena ia menyampaikan kritik dengan kata-kata tak pantas atau tak sopan. Seperti ‘dajjal’ misalnya. Sementara media harus menyampaikan kritik secara ‘sopan’.
Kalau memang itu alasannya, saya merasa sudah waktunya media pers mulai mengkritik dengan ‘kata-kata kasar’ kalau melihat kinerja pemerintahnya nggak becus. Toh kritik dengan sopan santun juga tak pernah dianggap kan?
Lantas apakah media-media di Lampung akan tetap adem ayem sekalipun melihat kerusakan di sana-sini? Apakah media akan kembali punya ‘gigi’ untuk menyampaikan aspirasi masyarakat? Atau justru tetap terlena dengan MoU pemda dan memilih menutup mata? ***
