ASPIRASIKU – Tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai puluhan triliun rupiah menjadi perhatian serius pemerintah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan penghapusan tunggakan iuran agar masyarakat kembali bisa mengakses layanan kesehatan tanpa terbebani utang lama.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis (2/10/2025).
Baca Juga: Kisah Haru di Balik Ambruknya Ponpes Al Khoziny, Kakak Gagal Selamatkan Sang Adik
“Saya sedang terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan. Jadi tidak dianggap utang lagi,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin.
Menurutnya, kebijakan penghapusan tunggakan menjadi salah satu agenda besar pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial.
Langkah ini terutama ditujukan bagi kelompok masyarakat rentan yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat status kepesertaannya nonaktif.
Baca Juga: Mantan Intelijen Soroti Pemberhentian Sepihak 1.040 Pendamping Desa oleh Menteri Yandri Susanto
“Jangan sampai rakyat kecil tidak bisa mengakses layanan kesehatan hanya karena ada tunggakan lama. Setelah masalah tunggakan selesai, kami dorong kesadaran iuran yang baru agar sistem ini bisa berkelanjutan,” tegas Ketua Umum PKB tersebut.
Harapan untuk Jutaan Peserta
Jika terealisasi, jutaan peserta BPJS Kesehatan akan kembali memiliki kesempatan memulai iuran baru tanpa terbebani tunggakan.
Pemerintah berencana melunasi utang tersebut, sehingga kepesertaan masyarakat dapat diaktifkan kembali.
“Semoga sukses bulan depan ini. Setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, maka semua peserta bisa memulai iuran baru,” kata Imin optimistis.
