Jakarta, ASPIRASIKU – Pemerintah memastikan akses layanan kesehatan tetap menjadi prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Melalui Kementerian Keuangan, negara menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi 146,4 juta jiwa dengan total anggaran Rp69 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pembiayaan tersebut mencakup 96,8 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung penuh oleh APBN, serta subsidi bagi 49,6 juta peserta kelas III.
Baca Juga: Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi: Pemeriksaan Saksi Ditunda karena Agenda 17 Agustus
“96,8 juta jiwa yang dibayar oleh APBN dan yang mereka kelas III, tapi belum membayar penuh itu juga ditambahkan, yaitu 49,6 juta jiwa, totalnya Rp69 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Selain BPJS, pemerintah juga menyiapkan total anggaran kesehatan sebesar Rp244 triliun pada 2026.
Anggaran ini diarahkan untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat, mulai dari operasional fasilitas kesehatan, program makanan bergizi gratis bagi 7,4 juta ibu hamil dan balita senilai Rp24,7 triliun, hingga jaminan kesehatan bagi ASN, TNI, dan Polri dengan nilai Rp13,3 triliun.
Baca Juga: Tren Lampu Bi-LED Kian Populer, Tapi Bikin Silau di Jalan Raya
Fokus lain pemerintah adalah pengendalian dan pencegahan penyakit, termasuk pengadaan vaksin, imunisasi, skrining kesehatan, hingga penanganan penyakit menular seperti tuberkulosis.
Pemeriksaan kesehatan gratis juga akan diberikan kepada 130 juta orang dengan anggaran Rp2,6 triliun.
Di tingkat daerah, pemerintah mengalokasikan Rp2,9 triliun dana desa khusus untuk penanganan stunting.
Baca Juga: Belum Tuntas, Ancaman Baru Bayangi Dokter Syahpri Usai Kasus Intimidasi di RSUD Sekayu
Pada sektor infrastruktur kesehatan, sebanyak Rp16,3 triliun dialokasikan untuk operasional 10.224 puskesmas dan 6.435 balai keluarga berencana.
Melalui transfer ke daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk layanan kesehatan mencapai Rp41,5 triliun, ditambah Rp10,9 triliun untuk mendukung layanan rumah sakit di bawah Kementerian Pertahanan.
