ASPIRASIKU - Pemerintah tengah mencari skema terbaik untuk memperoleh kelonggaran waktu pembayaran sisa utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh yang kini mencapai sekitar Rp116 triliun.
Isu ini menjadi salah satu agenda utama dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto beberapa hari lalu.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden meminta jajaran terkait untuk menghitung ulang kewajiban keuangan proyek strategis nasional tersebut dan mempertimbangkan opsi perpanjangan masa pembayaran utang.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Tegaskan Data Keuangan Akurat, Fokus Awasi Penyerapan APBN Demi Pertumbuhan 8 Persen
“Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungannya,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/10/2025).
“Salah satu opsinya adalah kemungkinan untuk meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” imbuhnya.
Tugas Khusus untuk Hitung Ulang Utang Whoosh
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menugaskan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani untuk menghitung ulang sisa utang proyek KCJB dan mencari alternatif pembiayaan jangka panjang.
Baca Juga: Istana Tegaskan Pembentukan Tim Koordinasi MBG untuk Perkuat Kinerja Badan Gizi Nasional
Menurut Prasetyo, ketiganya diminta menyusun opsi-opsi pembiayaan yang tidak membebani keuangan negara, sekaligus memastikan keberlanjutan proyek transportasi cepat tersebut.
“Mereka menghitung lagi detilnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario skema terbaik,” jelas Prasetyo.
Ia menambahkan, pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola transportasi publik secara menyeluruh, tidak hanya di sektor kereta cepat.
“Kewajiban pemerintah adalah menyediakan transportasi publik yang baik, mulai dari kereta api reguler, bus, kapal, hingga moda lainnya,” tuturnya.
Baca Juga: Ribuan Guru Madrasah Gelar Aksi di Monas, Tuntut Kesetaraan dan Kejelasan Status Kepegawaian
