Pemerintah Cari Skema Kelonggaran Pembayaran Utang Rp116 Triliun Proyek Whoosh

photo author
- Jumat, 31 Oktober 2025 | 15:07 WIB
Utang proyek Whoosh kembali dibahas di Istana. Pemerintah sedang hitung ulang skema pembayaran dan mempertimbangkan opsi perpanjangan waktu pelunasan. Fokusnya: jangan sampai jadi beban negara. (setneg.go.id)
Utang proyek Whoosh kembali dibahas di Istana. Pemerintah sedang hitung ulang skema pembayaran dan mempertimbangkan opsi perpanjangan waktu pelunasan. Fokusnya: jangan sampai jadi beban negara. (setneg.go.id)

ASPIRASIKU - Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk mendapatkan kelonggaran waktu pembayaran sisa utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Pembahasan ini menjadi salah satu agenda utama dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto beberapa hari lalu di Istana.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden meminta jajarannya melakukan penghitungan ulang terhadap kewajiban keuangan proyek strategis nasional tersebut serta mempertimbangkan opsi perpanjangan masa pembayaran utang.

Baca Juga: Mahfud MD Sentil KPK soal Proyek Whoosh: Kalau Perlu, Jokowi Bisa Dipanggil!

“Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungannya. Salah satu opsinya adalah kemungkinan untuk meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Tugas Khusus untuk Hitung Ulang Utang Whoosh

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani untuk menghitung kembali sisa utang proyek KCJB.

Ketiganya juga diminta mencari alternatif skema pembiayaan jangka panjang yang tidak membebani keuangan negara, sambil tetap menjaga keberlanjutan proyek.

Baca Juga: Istana Turun Tangan! Tim Koordinasi Nasional Dibentuk untuk Jaga Standar Gizi Anak Indonesia

“Mereka menghitung lagi detilnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario skema terbaik,” kata Prasetyo.

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola transportasi publik secara menyeluruh, tidak hanya di sektor kereta cepat.

“Kewajiban pemerintah adalah menyediakan transportasi publik yang baik, mulai dari kereta api reguler, bus, kapal, hingga moda lainnya,” imbuhnya.

Baca Juga: Ribuan Guru Madrasah Gelar Aksi di Monas, Tuntut Kesetaraan dan Kejelasan Status Kepegawaian

Utang Capai Rp116 Triliun, Danantara Cari Solusi

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Yoga Pratama Aspirasiku

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X