ASPIRASIKU - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali mencuri perhatian publik usai menanggapi pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa Whoosh bukan proyek yang semata mencari keuntungan, melainkan investasi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan dan menekan kerugian ekonomi hingga ratusan triliun rupiah per tahun.
Namun, pernyataan itu memunculkan pertanyaan publik: apakah manfaat sosial tersebut benar-benar sudah terasa di masyarakat?
Menanggapi hal itu, Menkeu Purbaya mengakui adanya nilai sosial dari proyek Whoosh, namun menekankan pentingnya memperkuat pembangunan ekonomi di sekitar jalur kereta cepat agar tujuan pembangunan tercapai secara menyeluruh.
Baca Juga: Biaya Haji 2026 Turun Rp2 Juta, DPR dan Pemerintah Sepakat Bipih Rp54 Juta
“(Pernyataan Jokowi) ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga,” ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Rabu (30/10/2025).
Purbaya menjelaskan, potensi pengembangan kawasan di sekitar jalur Whoosh perlu diperkuat agar manfaat proyek tidak berhenti di infrastruktur semata.
Ia mencontohkan perlunya titik pemberhentian tambahan untuk menghidupkan ekonomi lokal.
“Mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar tumbuh itu harus dikembangkan ke depan. Jadi ada betulnya,” tambahnya.
Baca Juga: ESDM Turunkan Tim Investigasi, Pertamina Cek Keluhan Warga soal Pertalite ‘Brebet’ di Jawa Timur
Sikap Purbaya yang dikenal lugas dan terbuka dalam mengulas data ini muncul di tengah ekspektasi publik terhadap arah kebijakan fiskal baru di bawah kepemimpinannya, usai menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Ia bahkan beberapa kali menyinggung perlunya meninjau ulang sejumlah proyek besar di masa pemerintahan sebelumnya, termasuk Whoosh yang disebut sebagai simbol modernisasi transportasi nasional.
Said Didu: Purbaya Buka “Kotak Pandora” Era Jokowi
Pandangan berbeda datang dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, yang menilai pernyataan Purbaya justru membuka “kotak pandora” terhadap kebijakan anggaran di era Jokowi.
