ASPIRASIKU - Polemik mengenai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di perbankan mencuat setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saling lempar pernyataan terkait data Rp4,1 triliun dana APBD Jawa Barat yang disebut tidak terserap.
Isu tersebut bermula saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin, 20 Oktober 2025, di mana Menkeu Purbaya memaparkan adanya dana APBD yang masih “nganggur” di bank.
Gubernur Dedi Mulyadi pun merespons keras dengan menantang Purbaya membuktikan kebenaran data tersebut.
Baca Juga: BRI Selesaikan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
“Hari ini, saya akan mengumpulkan seluruh pejabat Pemprov Jabar untuk bertanya sekali lagi mereka itu berkata jujur data dan fakta atau berbohong,” ujar Dedi dalam keterangannya, Rabu, 22 Oktober 2025.
Dedi juga menyatakan akan menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI) untuk memastikan keabsahan data tersebut.
Ia menegaskan tidak akan segan menindak bawahannya jika terbukti memberikan laporan yang tidak sesuai fakta.
Menanggapi pernyataan Dedi, Menkeu Purbaya meminta agar Gubernur Jabar itu langsung menanyakan ke Bank Indonesia.
Menurutnya, data Rp4,1 triliun tersebut merupakan laporan resmi dari BI kepada pemerintah pusat.
“Tanya saja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, loh,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 21 Oktober 2025.
Purbaya menegaskan, data yang ia sampaikan bukan bersumber dari Kemenkeu semata, melainkan laporan perbankan yang juga digunakan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito Senin pagi. Kan Pak Tito jelaskan data di perbankan, ada beberapa angkanya mirip kok,” ujarnya.