ASPIRASIKU — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencecar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Dalam rapat yang dihadiri para kepala daerah secara daring itu, Purbaya mempertanyakan arah kebijakan fiskal daerah yang cenderung menargetkan surplus.
Sebelum menyampaikan paparan ekonominya, ia menanyakan kepada Mendagri apakah APBD seharusnya dibuat surplus, defisit, atau seimbang.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Soroti Rp215 Triliun Dana Pemda Mengendap, Serapan Anggaran 2025 Anjlok 13 Persen
Tito Karnavian menjelaskan, pemerintah daerah umumnya diarahkan agar memiliki APBD surplus supaya ada cadangan keuangan.
“Kalau seandainya defisit, mau tidak mau harus ambil dari SiLPA (Sisa Lebih APBD) atau berutang,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya menekankan bahwa APBD bukanlah instrumen untuk menabung, melainkan alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Harus dihabisin. Kalau kayak Bojonegoro ada Rp3 triliun nggak dipakai, ya makmurkan penduduk di situ,” kata Menkeu.
Baca Juga: Rumah Sakit JIH Solo Buka Lowongan Kerja, Paling Lambat 28 Oktober 2025
Ia menegaskan, dana publik seharusnya diarahkan pada program yang produktif dan menstimulasi ekonomi masyarakat, bukan disimpan tanpa digunakan.
“Kalau Pemda tujuannya bukan untuk menabung sepertinya sih, tapi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.
Ingatkan Agar Pertumbuhan Tak Hanya Jawa Sentris
Purbaya juga menyoroti ketimpangan ekonomi nasional yang masih didominasi Pulau Jawa.
Ia menyebut Jawa menyumbang 56,9 persen terhadap ekonomi nasional dengan pertumbuhan 5,2 persen.
