ASPIRASIKU - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, kembali menyoroti rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai menghambat laju ekonomi nasional.
Dalam rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025), Purbaya mengungkapkan laporan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut masih banyak dana Pemda mengendap di perbankan dan belum digunakan untuk pembangunan.
Berdasarkan data Kemendagri, total simpanan kas Pemda mencapai Rp215 triliun, terdiri dari Rp64 triliun di tingkat provinsi, Rp119 triliun di kabupaten, dan Rp30 triliun di kota.
DKI Jakarta tercatat memiliki saldo tertinggi, yakni lebih dari Rp19 triliun.
Baca Juga: Rumah Sakit JIH Solo Buka Lowongan Kerja, Paling Lambat 28 Oktober 2025
Tito mengungkapkan, rendahnya serapan ini dipicu oleh sejumlah faktor teknis dan birokratis.
“Banyak juga rekanan yang tidak mau mengambil uangnya dulu, mereka akan mengambilnya di akhir tahun. Ada juga kepala daerah yang mau mengganti kepala dinasnya, sehingga uangnya ditahan dulu,” ujar Tito.
Menanggapi hal itu, Purbaya menilai lambatnya perputaran uang di daerah berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menegaskan agar pemerintah daerah segera menggerakkan dana yang sudah tersedia agar ekonomi masyarakat kembali berputar.
Baca Juga: Pendaftaran Lowongan Kerja Pusdiklat Bea dan Cukai: Ini Formasi, dan Persyaratannya, Yuk Ditinjau!
“Dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Menkeu pengganti Sri Mulyani tersebut.
Hingga September 2025, realisasi belanja APBD baru mencapai 51,3 persen atau Rp712,8 triliun dari total pagu Rp1.389 triliun. Angka ini turun 13,1 persen dibanding tahun lalu.
Belanja Daerah Melambat, Dampak ke Ekonomi
Purbaya memaparkan, belanja modal menurun 31 persen, sedangkan belanja barang dan jasa turun 10,5 persen.
