ASPIRASIKU - Polemik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memanas setelah beredar surat edaran resmi yang menyatakan pemberhentian Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum, terhitung mulai 26 November 2025.
Surat tersebut muncul pada Selasa, 25 November 2025, dan menyebut Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar akan memimpin sementara.
Namun, Gus Yahya menegaskan dirinya tidak akan mundur. Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 26 November 2025, ia menyampaikan bahwa kedudukannya sebagai Ketum PBNU masih sah secara hukum.
“Secara de jure jelas saya masih tetap Ketua Umum yang sah. Menurut hukum jelas, itu tidak terbantahkan,” ujarnya.
Baca Juga: Rehabilitasi Ira Puspadewi Disorot Publik, Begini Perbedaannya dengan Abolisi Tom Lembong
“Jadi secara de facto pun saya masih efektif sebagai Ketua Umum.”
Tolak Lengser, Gus Yahya Sebut Surat Edaran Tidak Sah
Gus Yahya menyebut aktivitas organisasi, termasuk rapat wilayah serta pelatihan kader, tetap berjalan di bawah komandonya.
Ia menilai surat pemberhentiannya tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat membatalkan mandat Muktamar NU 2020 di Lampung.
“Saya sebagai mandataris, tidak mungkin bisa diberhentikan kecuali melalui Muktamar,” tegasnya.
Baca Juga: Keppres Rehabilitasi Belum Sampai ke KPK, Pembebasan Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Tertunda
“Saya diminta mundur dan saya menolak mundur. Saya tidak bisa diberhentikan kecuali melalui Muktamar,” tambahnya.
Rapat Syuriyah Dinilai Tak Berwenang Memecat Ketum
Lebih jauh, Gus Yahya menolak legitimasi rapat harian Syuriyah yang disebut-sebut menjadi dasar lahirnya surat edaran tersebut.
