ASPIRASIKU – Pemerintah Indonesia memilih jalur diplomatik untuk merespons kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Di tengah upaya merancang strategi negosiasi, publik menyoroti kekosongan jabatan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat yang telah berlangsung hampir dua tahun.
Kursi Dubes RI di Washington terakhir diisi oleh Rosan Roeslani yang dilantik pada 25 Oktober 2021.
Namun, pada pertengahan 2023, Rosan ditarik kembali ke Jakarta untuk menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.
Tak lama kemudian, ia dipercaya menjadi Menteri Investasi di penghujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan kembali menjabat di posisi yang sama pada era Presiden Prabowo Subianto.
Kini, Rosan juga mengemban peran sebagai CEO Danantara.
Hingga April 2025, belum ada penunjukan resmi atas pengganti Rosan di Washington.
Kekosongan ini menjadi perhatian, terlebih ketika hubungan dagang antara Indonesia dan AS tengah menghadapi tantangan serius.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menjelaskan bahwa kekosongan jabatan tersebut disebabkan oleh proses transisi pemerintahan.
Namun, ia memastikan bahwa absennya duta besar tidak akan menghambat proses negosiasi.
“Kalau proses negosiasi seperti ini sudah pada level high level (tingkat tinggi),” kata Havas kepada wartawan, Senin (7/4/2025).
Pemerintah telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk memimpin perundingan resmi dengan pihak Amerika Serikat di Washington D.C.
