hiburan

Ketua Produksi Film Nasional, Ifan Seventeen Klarifikasi Polemik Film Animasi Merah Putih: One For All

Kamis, 14 Agustus 2025 | 17:00 WIB
Ketua PFN, Riefian Fajarsyah atau Ifan Seventeen beri tanggapan soal polemik film animasi Merah Putih: One For All. (Instagram/pusatkontennegara)

ASPIRASIKU - Ketua Produksi Film Nasional (PFN), Riefian Fajarsyah atau Ifan Seventeen, angkat bicara terkait polemik yang menyelimuti film animasi Merah Putih: One For All.

Film yang dijadwalkan tayang di bioskop pada Kamis, 14 Agustus 2025 ini tengah menjadi sorotan publik, mulai dari isu anggaran Rp6,7 miliar hingga kabar bahwa produksinya didanai pemerintah.

Dalam keterangan resmi PFN pada Rabu, 13 Agustus 2025, Ifan menegaskan bahwa film tersebut merupakan karya rumah produksi (PH) swasta, bukan produksi PFN maupun proyek yang dibiayai negara.

Baca Juga: KPK Geledah Rumah dan Kantor Kemenag Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024 Senilai Rp1 Triliun

“Kewenangan saya hanya sampai pada PH milik negara, yaitu PT Produksi Film Negara. Merah Putih: One For All diproduksi oleh PH swasta dan tidak menggunakan dana pemerintah sedikitpun,” ujarnya.

Ifan juga menjelaskan bahwa film ini dapat tayang di bioskop karena telah lolos penilaian Lembaga Sensor Film (LSF), yang menilai berdasarkan kaidah seperti tidak mengandung SARA, pornografi, atau kekerasan. Namun, LSF tidak melakukan kurasi kualitas konten.

“Kualitas produksi bukan ranah LSF. Bioskop sebagai perusahaan swasta pun memiliki hak untuk menayangkan film tersebut,” tambahnya.

Baca Juga: Tompi Resmi Keluar dari WAMI, Soroti Polemik Perhitungan Royalti LMK

Meski menilai kualitas animasi film ini masih jauh dari maksimal, Ifan memandangnya sebagai proses pembelajaran bagi industri film Indonesia.

“Menurut kami di PFN, kualitas produksi memang jauh dari maksimal, tapi bukankah itu bagian dari pembelajaran?” kata vokalis band Seventeen tersebut.

Saat ini, PFN tengah mempersiapkan proyek film animasi lain berjudul Pelangi di Mars garapan sutradara Upie Guava.

Baca Juga: Usulan Pilkada Lewat DPRD Tuai Kontroversi, Akademisi UGM Ingatkan Risiko Elitisasi Demokrasi

Proses produksi yang dimulai sejak 2022 itu direncanakan tayang pada 2026.***

Tags

Terkini