Yogyakarta, ASPIRASIKU – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tengah menanggapi usulan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipilih oleh pemerintah pusat.
Ide ini disebut sebagai bagian dari evaluasi total pelaksanaan Pilkada, namun memicu perdebatan sengit di kalangan partai politik, pakar, dan masyarakat.
Alfath Bagus Panuntun, Dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada, menilai sistem pilkada lewat DPRD bukanlah hal baru.
“Sebelum 2005, sistem ini sudah diterapkan dan sesuai dengan UUD 1945. Pasca reformasi dan amandemen, sistem berubah menjadi pemilihan langsung untuk memperluas partisipasi rakyat,” jelasnya, Selasa (12/8).
Baca Juga: Goh Cheng Liang, Pengusaha dan Filantropis Terkaya Singapura, Tutup Usia di 98 Tahun
Menurut Alfath, perdebatan utama bukan sekadar soal kesesuaian dengan konstitusi, tetapi dampaknya pada keterlibatan masyarakat.
“Ini soal pilihan politik, apakah kita mau demokrasi lebih partisipatif atau terbatas di tangan elite,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa pilkada lewat DPRD lebih efisien secara biaya dan prosedur, namun menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai prosedur.
“Demokrasi memang mahal, tapi itu harga yang pantas demi partisipasi politik yang lebih luas dan negara yang inklusif,” tambahnya.
Baca Juga: Susu Nabati Kian Jadi Pilihan Utama, Peluang Bisnis Menggeliat dari Kafe hingga UMKM
Alfath menyoroti tiga persoalan besar dalam pilkada langsung saat ini, yaitu tingginya ongkos politik, praktik korupsi, dan politisasi birokrasi.
Menurutnya, solusi yang tepat adalah memperbaiki desain dan pengawasan Pilkada, bukan mengurangi hak pilih rakyat.
“Pemerintah harus mengevaluasi mana biaya yang perlu dan tidak, serta memperkuat pengawasan sejak awal pencalonan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar priviledge pejabat dikurangi demi memastikan kepala daerah terpilih benar-benar kompeten.
