Ia menegaskan pembayaran terakhir telah dilakukan pada Juni 2025 kepada Pertamina dan PLN. Jika ada perbedaan data, ia meminta pihak terkait mengonfirmasi langsung ke Kemenkeu.
Subsidi dan Ketidaksempurnaan Pasar
Dalam rapat tersebut, Menkeu menekankan bahwa subsidi dan kompensasi merupakan instrumen penting untuk menjembatani ketidaksempurnaan pasar.
Tanpa subsidi, menurutnya, sebagian masyarakat tidak akan merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi.
“Saya setuju, karena tidak semua anggota masyarakat bisa menikmati kue perekonomian secara merata,” kata Purbaya.
Namun, ia mengingatkan agar subsidi tidak salah sasaran, sebab justru bisa memperburuk keadaan. Karena itu, BUMN diminta lebih hati-hati dalam menyalurkan subsidi.
Gaya Baru: Sidak Bank BUMN
Selain soal pembayaran tunggakan, Purbaya juga memperlihatkan gaya kepemimpinannya yang berbeda.
Baca Juga: Travel Malang Surabaya Nahwa Travel dengan Jadwal Fleksibel Harian
Ia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke bank-bank BUMN, termasuk kunjungan ke BNI pada Senin (29/9/2025).
“Saya muter-muter secara acak, biar mereka kapok! Saya akan cek bank-bank yang lain secara random,” ujarnya.
Ada dua fokus utama pengawasan Purbaya. Pertama, memastikan dana Rp200 triliun yang ditempatkan pemerintah di bank-bank Himbara benar-benar disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit produktif.
Kedua, memastikan bank tidak menimbun dolar AS yang dapat melemahkan rupiah.
Baca Juga: KABAR GEMBIRA! 27 Guru PAUD di Kalteng Resmi Terdaftar Program Kuliah Gratis
