JAKARTA, ASPIRASIKU — Harapan baru bagi guru di seluruh Indonesia.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemerataan layanan pendidikan dengan dua langkah strategis: redistribusi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penguatan pendidikan inklusif.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya nasional untuk memastikan setiap anak, di mana pun berada, memperoleh akses pendidikan yang setara dan berkualitas — sekaligus menyejahterakan para guru.
Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa redistribusi guru merupakan solusi konkret atas ketimpangan distribusi tenaga pendidik di berbagai wilayah.
“Secara nasional jumlah guru sudah lebih dari tiga juta. Secara rasio ideal, tapi penyebarannya belum merata. Ada daerah yang kelebihan guru di mata pelajaran tertentu, sementara daerah lain justru kekurangan,” ujar Nunuk dalam Sosialisasi Kebijakan Redistribusi Guru ASN Daerah dan Pendidikan Inklusif Region Jakarta, Senin (20/10).
Masih Kekurangan 374 Ribu Guru di Sekolah Negeri
Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Desember 2024, Indonesia masih kekurangan sekitar 374.000 guru di satuan pendidikan negeri.
Sementara itu, terdapat 62.764 guru ASN dan 166.618 guru non-ASN yang berlebih di bidang tertentu.
“Redistribusi bukan sekadar pemindahan guru, melainkan bentuk gotong royong antara pemerintah pusat, daerah, dan sekolah untuk memastikan hak belajar anak-anak bangsa terpenuhi,” tegas Nunuk.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan dari delapan provinsi — DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Banten, Lampung, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah — sebagai bagian dari rangkaian nasional yang berlangsung hingga 22 Oktober 2025.
Baca Juga: Lowongan Kerja Anggota KNKT di Kemenhub, Dibuka Hingga 3 November 2025, Yuk Ditinjau!
Guru Paruh Waktu Jadi Transisi Menuju ASN Penuh
