Baca Juga: BRI Gelar Kick-Off HUT ke-130, Tegaskan Komitmen Satu Bank Untuk Semua
“Harus selesai dan kami pastikan selesai. Itu masalah yang menurut saya nggak terlalu sulit secara korporasi, tinggal masalah cicilannya mau di mana,” paparnya.
Dalam proses negosiasi, selain Danantara, juga akan ada keterlibatan langsung dari pemerintah. “Kami sebagai operator memberikan data struktur terbaik untuk perusahaannya, nanti negosiasinya pemerintah juga terlibat,” kata Dony yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN tersebut.
Soal APBN, Dony: Bukan Satu-satunya Opsi
Terkait kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang, Dony menegaskan hal itu masih sebatas wacana dan belum menjadi pilihan pasti.
Baca Juga: Viral! Pegawai SPPG Bekasi Laporkan Atasan Atas Dugaan Pelecehan dan Penganiayaan di Tempat Kerja
“Menurut saya, kita terjebak sama perdebatan itu. Kita akan cari opsi terbaik, belum tentu pakai itu, dan kami mengikuti arahan pemerintah,” tegasnya.
Menkeu Purbaya: Biar Diselesaikan Business to Business
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai negosiasi restrukturisasi yang dilakukan Danantara merupakan langkah positif, namun dirinya menegaskan tidak akan ikut langsung ke China.
“Paling menyaksikan, kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Sebisa mungkin (saya) nggak ikut. Biar aja mereka selesaikan business to business,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta.
Baca Juga: Rugi Rp2,6 Triliun, Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung Didorong Jalani Audit Forensik
Ia juga mengapresiasi upaya restrukturisasi utang dari jangka 40 tahun menjadi 60 tahun yang dinilai dapat meringankan beban keuangan proyek tersebut.
Dengan negosiasi yang masih berlangsung, publik kini menantikan hasil final dari pembahasan antara Danantara, pemerintah, dan pihak China terkait masa depan pembiayaan proyek transportasi tercepat di Indonesia itu.***