Dugaan Mark Up Whoosh Memanas: Mahfud MD Nilai Sikap KPK Tak Masuk Akal, Desak Segera Selidiki

photo author
- Minggu, 19 Oktober 2025 | 15:00 WIB
Mahfud MD respons soal KPK yang memintanya melapor secara resmi soal dugaan mark up anggaran Whoosh (Instagram/mohmahfudmd)
Mahfud MD respons soal KPK yang memintanya melapor secara resmi soal dugaan mark up anggaran Whoosh (Instagram/mohmahfudmd)

ASPIRASIKU – Polemik dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh semakin memanas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahfud MD saling berbalas pernyataan terkait siapa yang seharusnya bertindak lebih dulu dalam menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran proyek strategis nasional tersebut.

Mahfud MD sebelumnya menuding adanya mark up besar dalam proyek Whoosh yang menyebabkan Indonesia menanggung utang besar.

Baca Juga: Meski Masih Ditemui Banyak Kasus Keracunan, Menkes Budi Klaim Program Makan Bergizi Gratis Bisa Atasi 50 Persen Masalah Kesehatan Nasional

Ia menyebut biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, padahal di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat, tetapi di China sendiri hitungannya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat. Siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana?” ujar Mahfud dalam kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025.

KPK Minta Laporan Resmi

Menanggapi tudingan tersebut, Ketua KPK Setyo Budiyanto meminta Mahfud MD untuk menyampaikan laporan resmi disertai data pendukung.

Baca Juga: Pengacara Ammar Zoni Nilai Proses Pemindahan ke Nusakambangan Janggal

“Kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu, mudah-mudahan ada informasi, data, dan dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari yang disampaikan,” kata Setyo kepada wartawan di Jakarta, 16 Agustus 2025.

Senada dengan itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga mengimbau masyarakat untuk melapor bila memiliki bukti awal dugaan tindak pidana korupsi.

“KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal atau data terkait dugaan korupsi, silakan menyampaikan aduan melalui saluran pengaduan masyarakat,” jelas Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, 16 Oktober 2025.

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Stimulus Ekonomi 2025: BLT untuk 35 Juta Keluarga dan Program Magang Nasional Berbayar

Ia menambahkan, setiap laporan yang masuk akan dipelajari dan dianalisis apakah memenuhi unsur dugaan tindak pidana korupsi atau tidak.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Yoga Pratama Aspirasiku

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X