“Kami juga menerapkan sistem multi entry–multi exit bagi anak-anak lulusan SD dua sampai tiga tahun sebelumnya yang belum pernah melanjutkan sekolah. Mereka tetap masuk kelas VII, namun didampingi sesuai kemampuan masing-masing,” jelas Deni.
Baca Juga: Viral Video Diduga Kepala BGN Main Golf di Tengah Bencana Sumatera, Ini Klarifikasi Dadan Hindayana
Mengutamakan Kesempatan Kedua
Meski sebagian siswa tinggal tidak jauh dari sekolah, seluruh peserta didik diwajibkan tinggal di asrama demi konsistensi pembinaan.
Pernah ada siswa yang ingin bersekolah tetapi menolak tinggal di asrama, sehingga pihak sekolah memindahkannya ke sekolah terdekat. Prinsipnya sederhana, yang terpenting anak tetap bisa bersekolah.
Seleksi siswa dilakukan melalui data Kementerian Sosial. Anak-anak dari kategori Data Kemiskinan (DCL 1 dan 2) disurvei pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), menjalani asesmen, serta pemeriksaan kesehatan sebelum ditetapkan oleh dinas sosial.
Pada 2025, dari lebih dari 180 calon siswa, hanya 100 anak yang dapat diterima karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia.
“Banyak anak yang jika tidak ada Sekolah Rakyat, mereka tidak punya pilihan lain. Rumah jauh, kondisi ekonomi sulit, dan akses ke sekolah formal hampir tidak mungkin,” ungkap Deni.
Meski baru berjalan tiga bulan, sejumlah siswa mengaku mulai betah tinggal di asrama, bahkan ingin segera kembali ke sekolah saat libur nasional.
Orang tua pun melihat perubahan nyata, terutama dalam hal kedisiplinan dan rutinitas ibadah.
Renovasi 20 Sekolah Rakyat Tahap I Rampung
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Barat, Tomi Hendratno, menyampaikan renovasi Sekolah Rakyat Tahap I di Jawa Barat telah rampung di 20 lokasi, termasuk SRMP 11 Bandung Barat.
“Dengan fasilitas yang lebih layak dan aman, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi pusat pembelajaran yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini,” ujar Tomi.
