ASPIRASIKU - Gaya komunikasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan publik.
Kali ini, perhatian datang dari Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang menilai Purbaya perlu memperbaiki cara berkomunikasi, terutama terkait pernyataannya mengenai kebijakan kementerian lain.
Sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025, Purbaya dikenal dengan gaya bicara lugas dan terbuka.
Namun, menurut Misbakhun, hal tersebut perlu diimbangi dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antarinstansi.
Baca Juga: Trump Puji Prabowo di KTT Perdamaian Gaza: Pria Luar Biasa dari Indonesia
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam keterangan resminya, dikutip dari laman DPR pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Sorotan terhadap Rencana Ambil Alih Dana Tak Terserap
Selain gaya komunikasi, Misbakhun juga menyoroti kebijakan Menkeu yang berencana mengambil alih dana tak terserap di berbagai kementerian/lembaga (K/L), termasuk pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa pembahasan bersama DPR, mengingat setiap alokasi anggaran memiliki dimensi politik dan sosial yang perlu diperhitungkan.
Baca Juga: Lowongan Kerja di KBRI Tokyo Dibuka, BURUAN CEK Kualifikasi dan Posisinya
“Sama ketika kami melihat tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan harus dikonsultasikan dan dirapatkan dengan DPR,” tegasnya.
Misbakhun menambahkan, koordinasi dengan DPR sangat penting agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak dan tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo.
DPR Dukung Arah Kebijakan Ekonomi Purbaya
Meski memberikan kritik, Misbakhun menegaskan bahwa DPR tetap mendukung penuh langkah-langkah Purbaya dalam memperkuat kebijakan fiskal nasional.
