ASPIRASIKU – Pasangan Anies Cak Imin (Muhaimin Iskandar) ternyata sudah diusung oleh Partai NasDem sejak beberapa waktu terakhir.
Namun langkah NasDem mengusung pasangan Anies Cak Imin ini ternyata dianggap sebagai pengkhianatan oleh Partai Demokrat (PD).
Pasalnya selama ini, Ketua PD, AHY digadang-gadang akan menjadi Cawapres Anies pada Pilpres 2024 mendatang.
Sekjen PD, Teuku Riefky Harsya mengatakan Partai NasDem secara sepihak telah mengusung duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Baca Juga: 4 SMA di Kota Bandar Lampung Masuk Pemeringkat Nasional, INILAH Peringkat Sekolah Terbaik di LTMPT
Langkah itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap spirit perubahan yang selama ini diusung oleh NasDem, Demokrat dan PKS.
“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan. Pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," kata Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).
Riefky mengatakan pihaknya menerima informasi dari Sudirman Said, yang mewakili Bacapres Anies Baswedan.
Bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik NasDem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Cak Imin, persetujuan ini disebut dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh.
Baca Juga: Panglima TNI Tegaskan Tak Ada Ampun Bagi Bagi Prajurit yang Terlibat Aksi Kejahatan
"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat dipaksa menerima keputusan itu,” jelasnya.
Atas peristiwa itu, Riefky mengatakan PD bakal menggelar rapat Majelis Tinggi PD. Hal ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam AD/ART partai berlambang bintang mercy itu.
Selanjutnya, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya.
“Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," ujar Riefky. ***
