Bandung Barat, ASPIRASIKU – Kasus keracunan massal di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang mencuat pekan lalu kembali menyeret perhatian publik terhadap kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah pun bergerak cepat dengan mengambil langkah tegas.
Terkini, Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menonaktifkan sementara 56 dapur MBG. Keputusan ini dinilai sebagai sinyal keras pemerintah bahwa keselamatan penerima manfaat tidak bisa ditawar.
“Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, utamanya anak-anak penerima MBG, jadi prioritas utama,” tegas Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, Selasa (30/9/2025).
Baca Juga: Udang Beku Indonesia Ditolak AS, Pemerintah Tetapkan Kawasan Industri Cikande sebagai Zona Radiasi
Saat ini, 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menunggu hasil uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jika terbukti lalai, sanksi tegas hingga pencabutan izin akan dijatuhkan.
Presiden Prabowo Tegaskan Standar Baru
Presiden RI, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat. Ia memastikan seluruh dapur MBG wajib dilengkapi test kit uji makanan sebagai standar baru pencegahan keracunan.
“Saudara-saudara, 30 juta penerima kita bangga, tapi kita risau masih ada kasus keracunan. Makanya kita tertibkan semua SPPG. Semua dapur harus punya test kit,” ujar Prabowo, Senin (29/9/2025).
Usulan DPR: Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG
Dari parlemen, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyebut target 3 ribu porsi per hari terlalu berat bagi SPPG.
Ia mengusulkan agar dapur MBG dipusatkan langsung di sekolah-sekolah.
“Bebannya terlalu berat kalau 3 ribu, disesuaikan saja 1.000 atau pemerintah ambil posisi ekstrem, langsung dapur MBG di sekolah-sekolah,” kata Said.
Menurutnya, kantin sekolah bisa direhabilitasi menjadi dapur lokal sehingga distribusi lebih pendek dan risiko kerusakan makanan bisa ditekan.
