ASPIRASIKU - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan sikap keras pemerintah terkait dugaan impor ilegal 250 ton beras asal Thailand yang masuk melalui Sabang, Aceh.
Dalam konferensi pers pada Senin, 23 November 2025, Amran menyatakan bahwa pemerintah tidak memberi ruang bagi impor tanpa prosedur resmi, terlebih untuk komoditas strategis seperti beras.
Amran mengungkapkan bahwa beras tersebut tidak mengantongi izin dari kementerian terkait dan menegaskan praktik tersebut bertentangan dengan agenda pemerintah menuju kemandirian pangan.
Ia menilai ketegasan diperlukan untuk menjaga stabilitas sektor pertanian serta harga beras nasional yang selama ini ditopang oleh produksi lokal.
Baca Juga: Praktisi Hukum Desak Penyelidikan Menyeluruh atas Kematian Dirut Bank BJB Yusuf Saadudin
Ancaman Copot Jabatan
Tak hanya menyasar pelaku lapangan, Kementerian Pertanian juga akan menindak pejabat yang diduga terlibat dalam meloloskan impor ilegal ini.
Amran secara terbuka menyebut jabatan Direktur Jenderal akan dicopot jika terbukti tidak menjalankan arahan Presiden.
“Seandainya ada Dirjen meloloskan, hari ini berakhir jabatannya. Aku pastikan itu kalau dia tidak patuh pada presiden kita,” tegasnya.
Baca Juga: Seleksi Petugas Haji 2026 Dibuka Hingga 28 November 2025, CEK Formasi Layanan, Syarat, dan Timeline
Pernyataan itu menunjukkan ketegasan Kementerian Pertanian dalam menjaga disiplin birokrasi dan memastikan kebijakan pangan berjalan sesuai aturan tanpa celah pembiaran.
Tidak Ada Izin dari Kemendag
Amran menyebut impor beras tersebut tidak memiliki dokumen resmi dari kementerian yang berwenang menerbitkan izin impor.
Ia mengaku langsung melakukan klarifikasi ke Menteri Perdagangan.