nasional

Mantan Presiden Jokowi Disorot dalam Polemik Whoosh: Keputusan Ubah Arah dari Jepang ke China Jadi Sorotan

Minggu, 19 Oktober 2025 | 19:27 WIB
Menyoroti kontroversi proyek Whoosh yang diduga mengalami pembengkakan biaya hingga beban utang besar negara. (Instagram.com/@keretacepat_id)

ASPIRASIKU - Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan tajam publik.

Di balik kebanggaan atas kemajuan teknologi transportasi nasional, muncul pertanyaan besar: siapa yang bertanggung jawab atas beban utang raksasa yang kini menghantui proyek ambisius tersebut.

Politisi Akbar Faizal menyoroti perhitungan ekonom Faisal Basri yang memperkirakan masa balik modal proyek bisa mencapai lebih dari tiga dekade.

Baca Juga: Purbaya Klaim Ekonomi RI Mulai Pulih, Tapi Gen Z Masih Terjebak di Lingkar Pengangguran, Data BPS Ini Jadi Fakta yang Tak Bisa Dibantah

Dengan harga tiket yang terus mengalami penyesuaian, Akbar menilai proyek ini sulit memberikan keuntungan nyata bagi negara.

“Katakanlah 33 tahun saja, itu sudah terlalu lama. Itu bukan lagi investasi,” ujar Akbar dalam siniar YouTube Akbar Faizal Uncensored, Minggu, 19 Oktober 2025.

Siapa yang Ubah Arah Proyek dari Jepang ke China?

Menjawab kontroversi soal sosok di balik perubahan arah proyek dari Jepang ke China, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebut keputusan itu berasal langsung dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

“Tentu orang nomor satu republik ini, Pak Jokowi. Karena waktu itu (2014–2015) beliau presiden,” ucap Agus.

Baca Juga: Kejagung Sita Tanah dan Bangunan di Kebayoran Baru Milik Anak Riza Chalid, Terkait Kasus Korupsi Minyak Pertamina

Agus mengungkap, Jepang awalnya menawarkan skema pinjaman bunga 0,1 persen dengan sistem government to government (G2G).

Namun, Presiden Jokowi disebut memilih skema melalui Kementerian BUMN yang kemudian menggandeng investor China.

Skema Jepang vs China: Awal Pergeseran Besar

Menurut Agus, perubahan arah proyek terjadi ketika Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menolak tawaran Jepang karena proyek kereta cepat belum dianggap prioritas nasional.

Halaman:

Tags

Terkini