Prabowo Umumkan Arah Baru Reformasi BUMN: WNA Bisa Jadi Direktur Utama hingga Pemangkasan 1.000 Perusahaan

photo author
- Kamis, 16 Oktober 2025 | 21:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Danantara untuk memangkas jumlah BUMN. (dok foto instagram/@rosanroeslani)
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Danantara untuk memangkas jumlah BUMN. (dok foto instagram/@rosanroeslani)

ASPIRASIKU — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan arah baru dalam kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menekankan reformasi besar-besaran untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Pernyataan itu disampaikan dalam pidatonya di Forbes Global CEO Conference yang digelar di Jakarta Selatan, Rabu (15/10).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyoroti perlunya perubahan sistemik di tubuh BUMN, mulai dari efisiensi kelembagaan, peningkatan profesionalisme manajemen, hingga keterbukaan terhadap talenta global.

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tancap Gas! Menkeu Purbaya Ungkap Rahasia di Balik Stabilnya Fiskal Era Prabowo-Gibran

1. WNA Kini Dapat Pimpin BUMN

Salah satu poin paling menonjol dari arah kebijakan baru ini adalah dibukanya peluang bagi warga negara asing (WNA) untuk memimpin perusahaan BUMN.

“Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita,” ujar Prabowo.

Langkah ini, menurutnya, bertujuan untuk membawa standar bisnis internasional ke dalam pengelolaan BUMN, serta memberi ruang bagi masuknya keahlian global dalam manajemen korporasi nasional.

Baca Juga: Kasus Udang Radioaktif Cs-137 Buka Fakta Baru Soal Limbah di Cikande, Kemensos Pastikan Bantuan ke Warga Terdampak

“Saya sudah mengatakan kepada manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Anda bisa mencari otak terbaik, talenta terbaik,” tambahnya.

2. Pemangkasan Jumlah BUMN

Selain keterbukaan terhadap talenta asing, Prabowo juga menegaskan rencana untuk memangkas jumlah BUMN yang dinilai terlalu banyak dan tidak efisien.

“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 230, 240,” katanya.

Baca Juga: KPK Turun Tangan Awasi Program Makan Bergizi Gratis

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Yoga Pratama Aspirasiku

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X