Jakarta, ASPIRASIKU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa aktivitas nelayan di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara, tetap mendapat perhatian di tengah pembangunan tanggul beton oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menuturkan bahwa perusahaan pelaksana proyek wajib menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) bagi para nelayan yang terdampak.
“Perusahaan diminta untuk memberikan CSR kepada para nelayan yang ada di tempat itu,” ujar Pramono di Jakarta Timur, Minggu (14/9/2025).
Baca Juga: KPK Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Google Cloud di Kemendikbudristek Tetap Berlanjut
Kesepakatan itu dicapai setelah pertemuan antara Pemprov DKI, PT KCN, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dari pembicaraan tersebut, pemerintah memastikan nelayan tetap dapat beraktivitas seperti biasa meski ada pembangunan breakwater atau pemecah gelombang sebagai bagian dari pengembangan Pelabuhan Marunda.
Pramono menjelaskan, mekanisme penyaluran CSR nantinya diharapkan tidak hanya bersifat kompensasi, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam jangka panjang.
Baca Juga: Menteri HAM Natalius Pigai Usulkan Area Khusus untuk Aksi Demonstrasi
“Kami ingin pembangunan pelabuhan tetap berjalan, namun tidak mengorbankan mata pencaharian warga,” tambahnya.
Selain menjaga aktivitas nelayan, proyek tanggul beton juga diproyeksikan mendukung Cilincing menjadi salah satu pusat ekonomi baru di Jakarta.
Sementara itu, Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi, menyampaikan bahwa proyek tanggul beton ini sudah berjalan sejak 2010 dan kini progresnya mencapai 70 persen.
Struktur tersebut didesain sebagai breakwater untuk memperkuat operasional pelabuhan.***
