ASPIRASIKU - Memasuki 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, isu reshuffle kabinet semakin menjadi topik hangat di tengah publik.
Berbagai dinamika dalam Kabinet Merah Putih memicu diskusi, mulai dari sorotan terhadap kinerja menteri hingga gejolak kebijakan yang kontroversial.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.
"Itu kewenangan sepenuhnya ada di presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Baca Juga: 1,06 Juta AgenBRILink Siap Wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo
Sorotan Publik: Polemik dan Pengunduran Diri
Beberapa menteri menjadi pusat perhatian sejak awal pemerintahan.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, sempat menuai kritik karena penggunaan kop surat kementerian untuk acara pribadi.
Sementara itu, Gus Miftah, yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden, memutuskan mundur setelah mendapat sorotan publik atas video kontroversialnya di media sosial.
Selain itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dilanda aksi damai ratusan pegawai akibat kebijakan mendadak yang memicu keresahan internal.
Baca Juga: Ini Rekam Jejak Menteri Satryo Soemantri yang Didemo ASN Kemdiktisaintek
Survei Celios: 10 Menteri dengan Kinerja Terburuk
Lembaga penelitian independen, Center of Economic and Law Studies (Celios), merilis survei yang mencatat 10 menteri dengan kinerja terburuk dalam 100 hari pertama pemerintahan.
Natalius Pigai (Menteri HAM) menduduki posisi pertama, diikuti Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi) dan Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM).
