Jakarta, ASPIRASIKU — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan keadilan energi melalui program BBM Satu Harga. Kebijakan ini memastikan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mendapatkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sama dengan masyarakat di kota besar.
“Kebijakan ini memastikan masyarakat tidak terbebani disparitas harga akibat kondisi geografis maupun keterbatasan infrastruktur,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Sejak 2017 Jadi Simbol Pemerataan
Program BBM Satu Harga mulai digulirkan sejak 2017 dengan dasar hukum Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016.
Baca Juga: Ramai di Medsos, TNI Turun Tangan Tertibkan Sirene dan Strobo ‘Tot Tot Wuk Wuk’
Melalui kebijakan ini, harga jual eceran BBM tertentu dan BBM khusus penugasan ditetapkan sama di seluruh titik penyaluran resmi, terlepas dari biaya distribusi yang tinggi.
“Tidak ada lagi masyarakat di perbatasan, pulau kecil, dan wilayah terluar Indonesia yang membeli BBM di luar harga yang ditetapkan pemerintah. Ini bukti energi yang berkeadilan,” jelas Yuliot.
Capaian dan Roadmap
Hingga akhir 2024, tercatat 583 penyalur BBM Satu Harga telah beroperasi di berbagai wilayah Nusantara.
Baca Juga: 5 Strategi Sederhana untuk Trading Futures Secara Aman
Pemerintah juga menargetkan penambahan 225 lokasi baru untuk periode 2025–2029 sesuai Keputusan Dirjen Migas No. 45.K/HK.02/DJM/2025.
“Roadmap BBM Satu Harga terintegrasi dengan RPJMN, sehingga keberlanjutan dan target pemerataan energi benar-benar terukur,” tambahnya.
Subsidi Energi dan Dampak Ekonomi
Program BBM Satu Harga berjalan berdampingan dengan kebijakan subsidi energi nasional.
