ASPIRASIKU – Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran besar senilai Rp1.376,9 triliun pada tahun 2026 untuk membiayai berbagai program prioritas pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, meski anggaran berasal dari pemerintah pusat, pelaksanaannya dilakukan di daerah agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Program prioritas pemerintah yang sebanyak Rp1.376,9 triliun ini sebetulnya namanya pemerintah pusat tapi itu langsung dilaksanakan di daerah,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Jumat (22/8).
Sejumlah program bantuan sosial (bansos) dipastikan berlanjut pada 2026, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Sembako, hingga iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Selain itu, program cek kesehatan gratis yang dimulai pada 2025 juga tetap dilanjutkan.
“Sebagian adalah program yang ongoing seperti PKH, PIP, Kartu Sembako, iuran Jaminan Kesehatan itu sudah ada di dalam ongoing. Cek Kesehatan Gratis itu sudah dimulai tahun 2025 dan kita teruskan,” jelas Sri Mulyani.
Baca Juga: Setelah Jepang, QRIS Kini Masuki Tahap Uji Coba di China, BI Targetkan Implementasi Akhir 2025
Untuk sektor pendidikan, pemerintah menyiapkan Rp22,5 triliun untuk renovasi dan revitalisasi sekolah.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat alokasi besar mencapai Rp335 triliun yang menyasar murid sekolah, ibu-ibu, hingga anak balita.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp27,9 triliun untuk Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda yang ditujukan bagi anak-anak di berbagai daerah.
“Sekolah Rakyat walaupun dilaksanakan oleh Kementerian Sosial itu juga untuk anak-anak di daerah. Sekolah Unggulan Garuda juga sama, dirasakan di berbagai daerah di Indonesia,” tambahnya.
Selain program sosial dan pendidikan, anggaran juga dialokasikan untuk berbagai subsidi, yakni subsidi energi dan kompensasi Rp381,3 triliun, subsidi pupuk, hingga subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
