Jakarta, ASPIRASIKU — Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H. Ganinduto, menegaskan bahwa praktik reklamasi tambang oleh BUMN tidak boleh berhenti pada kewajiban administratif semata.
Ia menilai, keberhasilan reklamasi menjadi tolok ukur kredibilitas korporasi negara dalam mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab.
“Reklamasi itu tidak boleh hanya jadi laporan administratif. Harus konkret dan berkelanjutan,” ujar Firnando dalam wawancara bersama tim Jaringan Promedia, Selasa (7/10/2025).
“Kami di Komisi VI sudah menjadwalkan pengawasan lapangan langsung untuk memastikan reklamasi benar-benar berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar tambang.”
Politisi Partai Golkar itu menyoroti masih lemahnya transparansi dalam pelaporan reklamasi tambang oleh BUMN. Menurutnya, banyak perusahaan hanya mengandalkan laporan di atas kertas tanpa verifikasi lapangan yang melibatkan masyarakat.
“Reklamasi bukan formalitas, tapi bukti bahwa BUMN bisa menjalankan bisnis berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan,” tegasnya.
Baca Juga: Suzuki Soroti Perang Harga di Industri Otomotif, Tegaskan Komitmen pada Kualitas dan Emisi Nol
Soroti Inefisiensi BUMN dan Proyek Gagal Krakatau Steel
Firnando juga menyinggung soal inefisiensi di tubuh BUMN, termasuk kasus proyek blast furnace PT Krakatau Steel yang dinilainya sebagai contoh proyek gagal dan mahal.
“Proyek senilai Rp30 triliun itu salah desain dan tidak berfungsi. Sekarang malah menimbulkan utang besar,” ujarnya.
Ia mendorong agar setiap proyek BUMN wajib melewati studi kelayakan dan audit yang transparan.
“BUMN harus kurus tapi kuat, bukan gemuk tapi lamban. Jangan semua proyek dijalankan atas nama program strategis tanpa akuntabilitas,” tambahnya.