Jakarta, ASPIRASIKU – Beberapa tokoh lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nasional Bangsa (GNB) bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
Pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut membahas sejumlah isu, salah satunya mengenai reformasi kepolisian.
Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Gomar Gultom, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyambut baik usulan dari GNB untuk melakukan evaluasi dan reformasi terhadap institusi Polri.
Baca Juga: Komisi III DPR Ingatkan TNI Tak Punya Legal Standing untuk Laporkan Influencer Ferry Irwandi
“Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian. Hal itu disambut oleh Pak Presiden yang akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,” ujar Gomar usai pertemuan.
Menurut Gomar, desakan reformasi kepolisian ini merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang cukup kuat dalam beberapa waktu terakhir.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa gagasan yang dibawa GNB sejalan dengan rencana yang sudah dimiliki Presiden Prabowo.
Baca Juga: Sikambara Peduli: Supporter Sepakbola Lampung Gelar Aksi Sosial di Bandarlampung
“Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan ini gayung bersambut. Harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman malah sudah ada dalam konsep Bapak Presiden,” ucap Nasaruddin.
Ia menambahkan bahwa Presiden sudah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk mendorong reformasi kepolisian, sehingga pertemuan tersebut memperkuat kesamaan visi antara pemerintah dan GNB.
“Apa yang dirumuskan teman-teman justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Jadi betul-betul titik pertemuan tadi pada hal yang sama, Alhamdulillah persis seperti yang diusulkan GNB,” tandas Menag.
Baca Juga: UGM dan BRIN Temukan Spesies Baru Kadal Buta Endemik Pulau Buton
Pertemuan ini disebut menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah dan tokoh lintas agama dalam mendorong perubahan di tubuh kepolisian demi meningkatkan kepercayaan publik.***