ASPIRASIKU — Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (BGN) melayangkan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pernyataannya yang kini viral di media sosial, Ketua Umum Aliansi, Ahmad Yazdi, menilai perlu adanya evaluasi besar-besaran terhadap jajaran pejabat dan kebijakan internal BGN.
Aliansi menilai, program MBG yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat justru diwarnai berbagai persoalan, mulai dari keracunan makanan, lemahnya pengawasan dapur gizi, hingga dugaan praktik jual beli titik dapur mitra.
Baca Juga: Purbaya Suntik Rp200 Triliun ke 5 Bank Himbara: Pantau Penyaluran, Siap Sidak dan Perbaiki Coretax
1. Tuntut Pencopotan 6 Pejabat BGN
Ahmad Yazdi secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot enam pejabat BGN yang dinilai tidak profesional.
Keenam nama yang dimaksud yakni Kepala BGN Dadan Hindayana, Tigor Pangaribuan, Ari Santoso, Ricola Febri, Redy Hendra Gunawan, dan Sony Sonjaya.
“Kenapa nama-nama tersebut kami usulkan? Karena kami memandang mereka adalah benalu yang jelas dan nyata di BGN,” ujar Yazdi dalam keterangan persnya, Rabu (8/10/2025).
Baca Juga: Fenomena Cahaya Merah di Langit Cirebon: BRIN Pastikan Meteor Besar Melintas, Bukan Ledakan Pabrik
2. Soroti Kasus Keracunan Makanan MBG
Yazdi juga menyinggung insiden keracunan makanan yang menimpa sejumlah dapur gizi di beberapa daerah. Ia mendesak agar BGN meningkatkan kualitas bahan pangan dan memperketat pengawasan.
“Permasalahan keracunan ini terjadi di dapur yang sudah beroperasi. Artinya, pengawasan dan etos kerja masih lemah,” tegasnya.
3. Kritik Kebijakan Roll Back
Aliansi turut mengkritik kebijakan roll back terhadap ribuan mitra dapur MBG yang dianggap tidak efisien. Berdasarkan data BGN, terdapat sekitar 5.000 mitra dapur yang dikembalikan ke tahap pengajuan karena tidak aktif selama lebih dari 20 hari.
