Jakarta, ASPIRASIKU – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul perdebatan mengenai penggunaan ultra processed food (UPF) dalam menu yang disajikan kepada anak sekolah.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu, 1 Oktober 2025, menyoroti perbedaan pernyataan pejabat BGN terkait larangan UPF.
“Ketika kita undang para ahli gizi minggu lalu, banyak masukan agar UPF tidak digunakan. Saya semangat ketika mendengar Ibu Nanik menyatakan akan melarang UPF. Tetapi, muncul surat dari Deputi BGN yang justru membolehkan produk seperti biskuit, roti, sereal, nugget, dan sosis asalkan dari UMKM. Jadi, ini bukan melarang, hanya mengatur jalur distribusinya,” tegas Charles.
Baca Juga: Viral Konvoi Pemotor Yamaha Hadang Bus di Jalur Menurun dan Berkelok Ciwidey, Kini Diburu Polisi
Menurutnya, UPF seperti mie instan, sosis, nugget, burger, hingga spaghetti tidak layak disajikan karena kandungan gula, garam, dan lemaknya yang tinggi.
Charles meminta BGN berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM untuk memastikan standar gizi program sesuai.
Wakil Kepala BGN: Tidak Ada Toleransi Produk Pabrikan
Wakil Kepala BGN, Nanik, sebelumnya menegaskan sikap tegasnya terhadap penggunaan produk pabrikan dalam dapur MBG.
Baca Juga: Lowongan Kerja Dibuka! Ini Persyaratan dan Jurusan di PLN Gorup 2025, CEK Lengkapnya
“Dapur MBG adalah untuk membangkitkan ekonomi lokal, bukan memperkaya pabrik roti. Saya tidak akan mentolerir pemakaian produk pabrikan,” kata Nanik dalam jumpa pers di Jakarta, 26 September 2025.
Ia menyebut kebijakan itu akan menghidupkan ratusan ribu UMKM pangan.
“Begitu larangan dilaksanakan, UMKM lokal akan berkembang. Anak makan roti buatan ibunya sendiri, bukan roti pabrik,” tambahnya.
Namun, ia memberikan pengecualian untuk produk susu dalam kemasan di wilayah yang tidak memiliki peternakan sapi.
Baca Juga: PT Barito Putera Plantation Buka Lowongan Kerja, Penempatan di Kalimantan Selatan dan Jakarta
