Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa hak tersebut tetap ada, namun bergantung pada tingkat keaktifan dan kinerja di masing-masing platform.
"Jika seorang pengemudi memenuhi syarat di kedua platform, maka dia bisa menerima BHR dari masing-masing perusahaan. Namun, jika hanya aktif di satu platform, maka hanya akan menerima dari platform tersebut," jelas Yassierli.
Dengan adanya kebijakan ini, Kemnaker juga membuka posko aduan bagi pengemudi yang merasa haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan aplikator.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan adil dan transparan bagi seluruh pekerja di sektor digital.
Keputusan ini menjadi langkah maju dalam pengakuan pekerja sektor digital, namun masih memerlukan pengawasan ketat agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses penerapannya.***
