Namun lima hari kemudian, Selasa (2/12/2025), ia justru berangkat umrah bersama keluarganya, sementara sebagian warga Trumon masih bertahan di tenda pengungsian.
Baca Juga: Sudah Diumumkan! Ini Hasil Seleksi Tes Substantif PPG Calon Guru 2025
Dikritik DPR: Dinilai Tak Pantas di Tengah Duka Warga
Kecaman juga datang dari parlemen. Ketua Komisi II DPR RI, Rizqinizamy Karsayuda (Rifqi), menyebut tindakan Mirwan tidak pantas secara etika maupun kemanusiaan.
“Yang pertama, secara etika dan kemanusiaan yang bersangkutan tidak pantas,” ujar Rifqi di Jakarta, Sabtu (6/12/2025).
“(Itu dilakukan) dengan meninggalkan daerahnya di tengah derita warga.”
Rifqi menegaskan bahwa Kemendagri sudah menerbitkan Surat Edaran yang melarang kepala daerah dan anggota DPRD pergi ke luar negeri hingga Januari 2026, mengingat situasi darurat di sejumlah wilayah.
Baca Juga: Kementerian Kehutanan Ungkap 20 Perusahaan Masuk Radar Evaluasi Penyebab Banjir Sumatera
Ia meminta aparat terkait menelusuri kepergian Mirwan, termasuk mengecek apakah ia telah meminta izin kepada Kemendagri.
“Perlu ditelisik apakah keberangkatan yang bersangkutan, kendati atas nama melaksanakan umrah, telah melalui persetujuan. Meminta izin atau tidak dari Kemendagri?” tegas Rifqi.
Kontroversi ini diperkirakan masih akan berlanjut, terlebih publik terus menyoroti absennya Bupati Mirwan saat ribuan warga Aceh Selatan masih berjuang memulihkan diri dari bencana.***