ASPIRASIKU - Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menegaskan tidak ada praktik jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Ade memastikan seluruh proses pengisian kursi jabatan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan transparan.
Bahkan, menurutnya, setiap tahapan seleksi pejabat turut didampingi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Bekasi mana? Di Kabupaten Bekasi tidak ada jual-beli jabatan,” tegas Ade di Cikarang, Selasa (21/10/2025).
Baca Juga: BRI Selesaikan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan bahwa rotasi dan mutasi jabatan di Pemkab Bekasi selalu dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menekankan tidak ada ruang bagi praktik koruptif dalam sistem birokrasi di daerahnya.
“Pemkab Bekasi berkomitmen penuh menjalankan pengisian jabatan secara profesional dan akuntabel. Semua prosesnya bisa diaudit dan dikawal oleh lembaga terkait,” ujarnya.
“Di kabupaten enggak ada jual-beli jabatan, kan sudah didampingi KPK. Kita komitmen,” tambah Ade.
Menkeu Purbaya Singgung Praktik Jual-Beli Jabatan
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa praktik jual-beli jabatan masih ditemukan di sejumlah daerah, termasuk Bekasi.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
“Data KPK juga mengingatkan kita, dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus di daerah,” ujar Purbaya.