28. Fenomena otonomi khusu muncul pasca amandemen UUD 1945 yang kedua, yaitu amandemen yang disahkan pada 18 Agustus 2000. Pasal 18 UUD 1945 menjadi Pasal 18, 18A, dan 18B. Pasal 18B ayat 1 UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Fenomena otonomi khusus ini selaras dengan pengalaman dari sila Pancasila, khususnya pada sila ...
a. Kemanusiaan yang adil dan beradab
b. Persatuan Indonesia
c. Ketuhanan Yang Maha Esa
d. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
e. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Kunci Jawaban: A
Baca Juga: Rangkuman Pasal-Pasal UUD 1945, dari Pembukaan Sampai Pasal 18
29. Pemerintah lokal atau daerah di Indonesia diatur dalam pasal 18 UUD 1945. Dari pasal 18 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal di bawah ini, kecuali ...
a. prinsip menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiscal nasional, dan agama
b. prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan hal ini menegaskan bahwa pemerintahan
c. prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum
d. prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak otonominya
e. prinsip mengakui dan menghormat pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (DIY, Aceh, dan otonomi khusus Papua)
Kunci Jawaban: A
30. Menurut UUD Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi kecuali ...
a. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
b. memutus pembubaran partai politik
c. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
d. memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum
e. menguji undang-undang terhadap UUD 1945
Kunci Jawaban: D
Baca Juga: Ini Rincian Kuota CPNS PPPK 2023 di Seluruh Kabupaten Kota di Lampung, Siapkan Berkas Lamaranmu!
Semoga 30 soal CPNS 2023 materi Tes Wawasan Kebangsaan dan kunci jawaban soal pilihan ganda mendapat membantu kalian dalam mengikuti ujian seleksi ini.
Demikian 30 soal CPNS 2023 materi Tes Wawasan Kebangsaan dan kunci jawaban soal pilihan ganda.***
