ASPIRASIKU – Kisruh Formula E yang rencananya digelar di DKI Jakarta terus berlanjut. Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan dan PSI di DPRD DKI Jakarta secara resmi telah mengajukan surat usulan Hak Interpelasi.
Usulan Hak Interpelasi ini ditujukan atas kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait gelaran Formula E di Jakarta.
Akan tetapi wacana Hak Interpelasi tersebut ditolak tujuh Fraksi di DPRD DKI Jakarta, antara lain, Nasdem, Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat.
Baca Juga: Berawal Saling Tantang di Instagram Pemuda Tangerang Adu Sajam, Tangannya Putus
Kisruh pengusulan dan penolakan Hak Interpelasi ini pun pada akhirnya menjadi kisruh terbuka yang semakin gamblang di mata publik,
Pengamat politik Yunarto Wijaya dalam akun twitternya pun ikut mengomentari polemik pengusulan dan penolakan Hak Interpelasi tersebut.
Ada lima tanggapan yang ditulis Mas Toto, -sapaan akrabnya, dalam tweet di akun twitternya @yunartowijaya.
Baca Juga: Depok Mulai Vaksinasi Penyandang Disabilitas
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia ini menuliskan perbandingan dana yang akan dikeluarkan untuk gelaran Formula E dengan polemik yang tak kalah hangat terkait pembelian mobil Gubernur Sumatera Barat dan pengadaan baju Rp1,2 miliar DPRD Tangerang.
“Itu Duit Formula E ratusan kali lipat besarnya dibanding Duit beli mobilnya gub sumbar dan pengadaan baju 1.2M nya DPRD Tangerang... Sama2 ditengah kondisi covid loh, Diminta dijelasin lwt interpelasi nolak juga... Pada kemana nih tukang teriak atas nama duit rakyat???” tulisnya di akun twitternya @yunartowijaya.
Tak hanya itu saja, ia juga mempertanyakan sikap penolakan penjelasan tentang Formula E lewat interpelasi yang menandakan ada indikasi atau dugaan kejanggalan atas gelaran Formula E tersebut.
“Hak interpelasi itu hanya meminta keterangan thd kebijakan strategis, BEDA dgn hak angket sbg penyelidikan thd kebijakan yg dianggap melanggar... Kalo ngasih keterangan aja nolak/takut, berarti ada indikasi jangan2 memang ada yg janggal di formula E... Sesimple itu...,” tulisnya lagi.
Menurut Yunarot, jika Pemprov DKI yakin kebijakannya terkait Formula E benar, maka pemberian keterangan Interpelasi ini jugstu bisa menjadi panggung untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait pelaksanaan Formula E di DKI Jakarta.
