Jakarta, ASPIRASIKU – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti lambatnya penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, mengingatkan bahwa keterlambatan distribusi beras berpotensi merugikan negara dan memicu lonjakan harga pangan di pasaran.
“Kalau beras tidak disalurkan, atau disalurkan lambat, dampaknya harga beras jadi naik. Kita belum bisa menurunkannya,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang disiarkan melalui YouTube resmi Kemendagri, Selasa (19/8/2025).
Tomsi menjelaskan, hingga saat ini realisasi penyaluran SPHP baru mencapai 38.111 ton, atau sekitar 2,94 persen dari target 1,3 juta ton.
Padahal, Bulog seharusnya menyalurkan 216.000 ton beras per bulan atau 7.100 ton per hari. Distribusi harian yang berjalan pun baru sekitar 1.200 ton, jauh dari target minimal.
“Kalau realisasi baru 2,94 persen dalam sebulan, itu artinya sangat jauh tertinggal,” tegasnya.
Menurut Tomsi, jika penyaluran terus berjalan lambat, lebih dari 80 persen stok beras SPHP berpotensi menumpuk di gudang Bulog.
Baca Juga: QLola by BRI Catat Pertumbuhan 36,8% Jadi Tulang Punggung Layanan Keuangan Korporasi Digital
Kondisi ini bukan hanya menambah biaya penyimpanan, tetapi juga meningkatkan risiko penurunan mutu.
“Kalau sampai 80 persen beras tersimpan di gudang, sekitar 1 juta ton, maka kualitasnya bisa turun jadi apek, berjamur, atau terkena hama. Bahkan, beras tahun lalu bisa jadi harus dimusnahkan karena tidak layak konsumsi,” jelasnya.
Program SPHP sendiri dijalankan mulai Juli hingga Desember 2025 dengan target distribusi sebesar 1,3 juta ton beras.
Baca Juga: Paskibraka Maluku Utara Dapat Hadiah Laptop dan Uang Saku dari Gubernur Usai Upacara HUT RI ke-80
Tomsi menekankan bahwa Bulog perlu mempercepat distribusi agar harga beras tetap terkendali sekaligus menghindari kerugian besar bagi negara.***
