ASPIRASIKU - Ramai pemberitaan pernyataan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menantang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
Arinal Djunaidi nampaknya memperjuangkan sekolah tatap muka di wilayahnya agar tetap dapat dilaksanakan.
Dalam video saat awak media mengonfirmasi keterlanjutan informasi atas larangan sejumlah wilayah di Lampung untuk menerapkan kegiatan sekolah tatap muka oleh Menteri Nadiem. Namun tanggapan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi justru berkata lain.
"Tanya dengan Nadiem, jangan tanya dengan saya. Persoalannya dua hari yang lalu kita (Lampung) sebanyak 14 kabupaten/kota selesai zona merah," kata Arinal, di Halaman Rumah Sakit Ibu dan Anak Belleza Kota Bandarlampung, seperti dikutip Aspirasiku pada tayangan Youtube FSTV, Selasa (24/8/2021).
Baca Juga: Teaser Trailer Spider-Man: No Way Home Dirilis, Seluruh Dunia Akhirnya Tahu Peter Parker
Bahkan ia menyebut menitip salam kepada Menteri Nadiem atas pernyesalan Arinal mengenai pernyataan Nadiem bahwa sejumlah kabupaten/kota di Lampung tidak boleh melaksanakan sekolah tatap muka.
"Sampaikan salam saya kepada Nadiem, kalo berani, saya tantang dia!" tegas Arinal.
Sebagai informasi, sebelumnya dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Senin (23/8/2021), Mendikbud Ristek Nadiem Makarim membeberkan sejumlah daerah yang masih melarang terselenggaranya pembelajaran tatap muka atau PTM.
Baca Juga: Ini Daftar Atlet Wakili Indonesia di Paralimpiade Tokyo 2020
Dia mencatat ada 12 daerah yang masih melarang PTM dan mayoritas berada di Pulau Sumatera, termasuk sejumlah wilayah di Provinsi Lampung.
Sementara Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lampung Hanifal turut memberi komentar.
Menurut Hanifal, perbedaan informasi dari Nadiem dan Arinal harus dikonfirmasi ke Dinas Pendidikan. Faktanya, sudah berapa kabupaten dan kota di Lampung yang bisa melakukan PTM dan apa saja syarat agar bisa PTM.
Baca Juga: Paralympic Tokyo 2020, Google Kembali Hadirkan Game Champion Island
Hanifal mengatakan, menurutnya terkadang Gubernur tidak mengetahui masalah teknis yang dikuasai oleh dinas terkait.
"Kadang-kadang Pak Gubernur juga gak tahu masalah teknis, yang tahu ya dinas terkait, ketika ditanya wartawan mungkin dia belum baca," kata Hanifal, dilansir Rmol Lampung. (*)
