PATI, ASPIRASIKU – Bupati Pati, Sudewo, menjadi sorotan tajam publik usai diterpa dua isu besar yang mengguncang posisinya.
Pada Rabu (13/8/2025), ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di pusat kota Pati menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
Aksi tersebut dipicu kebijakan kontroversial Sudewo yang sempat menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Baca Juga: Tompi Resmi Keluar dari WAMI, Soroti Polemik Perhitungan Royalti LMK
Keputusan itu memicu kemarahan warga, terlebih setelah sang bupati mengeluarkan pernyataan menantang masyarakat yang tak setuju untuk melakukan demonstrasi.
Meski kebijakan kenaikan PBB akhirnya dibatalkan, massa tetap melanjutkan protes sebagai bentuk penolakan terhadap gaya kepemimpinan Sudewo.
Di tengah memanasnya situasi tersebut, nama Sudewo kembali menjadi perbincangan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Baca Juga: Viral Dugaan LMKN Tagih Royalti Musik ke Hotel di Mataram, Publik Ramai Protes
“Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Menurut Budi, dugaan penerimaan dana itu terjadi ketika Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR.
“Kami akan mendalami dan tentu akan meng-update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW,” jelasnya.
KPK juga membuka kemungkinan untuk memanggil Sudewo guna dimintai keterangan.
“Jika memang memerlukan keterangan dari yang bersangkutan, tentu akan dilakukan pemanggilan,” tegas Budi.
