Jakarta, ASPIRASIKU – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat komitmen terhadap pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing) guna mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan inklusif.
Langkah ini sejalan dengan target pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat yang ramah lingkungan.
Direktur Human Capital & Compliance BRI, Ahmad Solichin Lutfiyanto, menegaskan bahwa prinsip keberlanjutan menjadi bagian penting dari arah strategis jangka panjang BRI.
“Setiap kebijakan dan lini bisnis operasional BRI disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan antara potensi bisnis, manajemen risiko, serta dampaknya terhadap aspek sosial dan lingkungan,” ujarnya.
Baca Juga: Lowongan Kerja di PT PLN Nusantara Power Construction, Inilah Kualifikasi Pada Posisi Ini
Hingga triwulan II 2025, portofolio pembiayaan berkelanjutan BRI mencapai Rp807,8 triliun atau setara 64,01% dari total portofolio pembiayaan.
Portofolio ini terdiri dari pembiayaan sosial (social loan) Rp715,5 triliun, pembiayaan hijau (green loan) Rp86,9 triliun, serta investasi pada obligasi korporasi berbasis ESG senilai Rp5,4 triliun.
Pembiayaan sosial BRI difokuskan pada dukungan terhadap UMKM, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga penguatan ketahanan ekonomi berbasis kerakyatan.
Sementara itu, portofolio hijau mencakup proyek energi baru terbarukan, transportasi ramah lingkungan, bangunan hijau, produk ramah lingkungan, serta Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) lainnya sesuai dengan POJK No. 51/2017 tentang keuangan berkelanjutan.
Baca Juga: Beasiswa Santri BAZNAS 2025 Telah Dibuka, Ini Persyaratan yang Harus Diketahui untuk Mendaftar
Selain penyaluran kredit, BRI juga aktif menerbitkan instrumen pendanaan berbasis keberlanjutan seperti Sustainability Bond, Green Bond, dan Social Bond.
Per Juni 2025, portofolio sustainable funding BRI telah mencapai 65,65% dari total wholesale funding yang dihimpun.
Dalam penerbitannya, BRI tidak hanya mengacu pada regulasi nasional seperti POJK No. 60/2017 dan POJK No. 18/2023, tetapi juga pada pedoman internasional dari International Capital Market Association (ICMA).
Adapun hasil penghimpunan dana melalui Green Bond dan Social Bond diarahkan pada sektor berkelanjutan, seperti pembiayaan pembangkit listrik tenaga air (renewable energy), sektor kelapa sawit bersertifikasi (sustainable land use), serta dukungan bagi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan melalui KUR dan Kupedes.
