ASPIRASIKU — Wacana yang dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc, agar bahasa isyarat masuk dalam kurikulum pendidikan nasional, memantik beragam tanggapan dari berbagai pihak.
Salah satunya datang dari akademisi Universitas Airlangga (UNAIR) sekaligus Ketua Koordinator Airlangga Inclusive Learning (AIL), Dr. Fitri Mutia, A.KS., M.Si.
Menurut Mutia, gagasan tersebut sejatinya bukan hal baru. Ia menjelaskan, wacana tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, yang menjamin pendidikan inklusif bagi seluruh peserta didik, termasuk penyandang disabilitas tuli.
Baca Juga: Trump Puji Prabowo di KTT Perdamaian Gaza: Pria Luar Biasa dari Indonesia
“Salah satu hal yang perlu disiapkan, termasuk dalam penyediaan akomodasi ini adalah dukungan anggaran, sarana prasarana, serta sumber daya manusia seperti guru, tenaga pendidik, dan dosen,” ujar Mutia.
“Kita perlu memfasilitasi bagaimana jika di institusi pendidikan kita ada teman-teman tuli.”
Libatkan Komunitas Tuli
Mutia menegaskan bahwa kebijakan semata tidak cukup tanpa perubahan cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas tuli.
Baca Juga: Lowongan Kerja di KBRI Tokyo Dibuka, BURUAN CEK Kualifikasi dan Posisinya
Menurutnya, masyarakat sering kali menempatkan beban adaptasi hanya pada pihak penyandang tuli, padahal komunikasi seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.
“Yang paling efisien memang bahasa isyarat. Membaca gerak bibir atau voice to text belum tentu akurat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya melibatkan komunitas tuli dalam proses perumusan kebijakan maupun pembelajaran bahasa isyarat.
Sebagaimana bahasa lain, kata Mutia, bahasa isyarat juga harus dipelajari dari penutur aslinya.
Baca Juga: Nasib Patrick Kluivert di Ujung Tanduk Usai Gagal Bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026