Jakarta, ASPIRASIKU – Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran besar senilai Rp1.376,9 triliun pada tahun 2026 untuk mendanai berbagai program prioritas pemerintah.
Dana ini akan difokuskan pada program-program yang langsung menyentuh masyarakat di daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, meski anggaran bersumber dari pemerintah pusat, pelaksanaannya dilakukan di daerah.
“Program prioritas pemerintah yang sebanyak Rp1.376,9 triliun ini sebetulnya namanya pemerintah pusat, tapi itu langsung dilaksanakan di daerah,” ujar Sri Mulyani saat rapat bersama Komisi XI DPR RI, Jumat (22/8/2025).
Program Sosial Berlanjut: PKH, PIP, Kartu Sembako, hingga Cek Kesehatan Gratis
Sri Mulyani menjelaskan sebagian anggaran dipakai untuk melanjutkan program sosial yang sudah berjalan sejak periode sebelumnya. Beberapa di antaranya:
- Program Keluarga Harapan (PKH) Rp28,7 triliun
- Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa Rp63,6 triliun
- Kartu Sembako Rp43,8 triliun
- Iuran Jaminan Kesehatan
- Cek Kesehatan Gratis yang dimulai pada 2025 dan tetap berlanjut pada 2026
- Fokus Pendidikan: Renovasi Sekolah dan Makan Bergizi Gratis
Baca Juga: Digelar 26-27 Agustus 2025! CEK Alur Pendaftaran dan Mengikuti Job Fair Kota Depok 2025
Pemerintah juga menyiapkan anggaran besar untuk sektor pendidikan:
- Renovasi dan revitalisasi sekolah Rp22,5 triliun
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp335 triliun bagi murid, ibu-ibu, dan balita
- Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda Rp27,9 triliun
“Pelaksanaannya langsung di daerah, baik untuk murid, ibu-ibu, maupun anak balita,” jelas Sri Mulyani.
Subsidi Energi, Pupuk, dan Tunjangan Guru Non-PNS
Tak hanya pendidikan dan sosial, alokasi anggaran juga mencakup kebutuhan vital masyarakat:
- Subsidi energi dan kompensasi Rp381,3 triliun
- Subsidi pupuk bagi petani
- Subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- Tunjangan profesi guru dan dosen non-PNS Rp63,5 triliun
Manfaat Langsung untuk Masyarakat
