ASPIRASIKU - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa kehadiran pengungsi Rohingya di Indonesia menjadi persoalan kemanusiaan yang mendesak untuk diselesaikan secara bersama.
Dengan jumlah pengungsi yang mencapai 1.487 orang, ia menekankan pentingnya penanganan terhadap kondisi tersebut.
Hal demikian disampaikan saat dirinya menghadiri acara Peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024 dan Pembukaan Universitas Indonesia Industrial-Government Expo (UI I-Gov Expo) ke-3 2023 di Kota Depok, Jawa Barat pada Selasa (5/12/2023).
Baca Juga: Viral Jajanan 'Es Batu Bakar' Menjadi Street Food Populer di China Harga Rp 32 Ribu Per Porsi
“Mereka (pengungsi Rohingya), bagaimanapun ini kemanusiaan. Karena kemanusiaan, harus kita tanggulangi,” ujar Wapres, sebagaimana dilansir melalui laman RRI.
Wapres menambahkan bahwa menolak kehadiran pengungsi bukanlah pilihan, namun, antisipasi terhadap kemungkinan penolakan dari masyarakat juga perlu diperhatikan.
Dia mengungkapkan kekhawatiran agar tidak terjadi situasi di mana Indonesia menjadi satu-satunya tujuan bagi pengungsi, sehingga menimbulkan beban yang berat.
“Selama ini kan tidak mungkin kita menolak, tetapi juga tentu kita mengantisipasi jangan sampai kemudian ada penolakan oleh masyarakat. Kemudian, bagaimana supaya juga mengantisipasi jangan sampai nanti terus lari, semua larinya ke Indonesia, ke sini itu menjadi beban,” terangnya.
Wapres juga menggarisbawahi pentingnya pemilihan lokasi penempatan yang tepat. Dia menyebut Pulau Galang di Batam yang pernah dijadikan tempat penampungan bagi pengungsi asal Vietnam beberapa puluh tahun yang lalu sebagai contoh.
“Dulu pernah kita menjadikan Pulau Galang untuk pengungsi Vietnam, nanti kita akan bicarakan lagi apa akan seperti itu. Saya kira pemerintah harus mengambil langkah-langkah (solutif),” ujar Wapres.
Wapres menyebut adanya rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang bertujuan untuk membahas masalah Rohingya.
Dia juga menegaskan pentingnya berdiskusi dengan UNHCR yang bertanggung jawab atas isu pengungsian di PBB.***
