Jakarta, ASPIRASIKU – Acara Car Free Night (CFN) yang sebelumnya direncanakan sebagai bagian dari peringatan HUT Jakarta sekaligus menyambut Tahun Baru Islam 1447 H, dipastikan batal digelar pada Sabtu malam, 5 Juli 2025.
Keputusan tersebut langsung disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam keterangannya kepada media di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, pada Minggu, 6 Juli 2025.
Pramono menjelaskan bahwa dirinya secara langsung meminta panitia untuk tidak menutup jalan-jalan utama ibu kota guna menggelar CFN, karena dikhawatirkan akan mengganggu mobilitas masyarakat sejak sore hari.
Baca Juga: Jadwal Seleksi Jalur Prestasi PMB 2025 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Ini Rinciannya!
“Sebab kalau menutup jalan, apalagi Jalan Thamrin atau Gatot Subroto, ini kan pasti akan sangat mengganggu, dan itu dari sore hari,” ujarnya.
Ia juga mempertimbangkan rangkaian acara lain yang telah dijadwalkan.
Pada Minggu, 7 Juli 2025, akan digelar acara pencak silat massal yang menargetkan rekor MURI, sehingga penutupan jalan sejak Jumat malam hingga Minggu dinilai terlalu berlebihan.
Lebih lanjut, Pramono menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengkajian ulang terhadap pelaksanaan CFN, terutama terkait dampaknya terhadap hotel-hotel yang menggelar acara malam hari, seperti pernikahan.
Baca Juga: Primbon Jawa Jodoh Anak Pertama dengan Anak Terakhir: Benarkah Pasangan Ideal?
“Saya bilang, nggak apa-apa, untuk car free day kita kaji secara mendalam, tapi yang prinsip itu saya tidak mau car free night mengganggu hotel-hotel,” tegasnya.
Menurutnya, sebagian besar acara pernikahan di hotel baru selesai sekitar pukul 22.00 WIB. Maka dari itu, ia merasa perlu bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan agar kegiatan pemerintah tidak merugikan aktivitas warga lainnya.
“Sebagai gubernur dan wakil gubernur, saya harus wise untuk memutuskan supaya tidak mengganggu, tapi juga memberikan ruang yang lebih baik untuk warga berinteraksi,” pungkasnya.
Baca Juga: Bukan Lagi Mimpi, Kini Guru Kemenag Bisa Ikut Sertifikasi Tanpa Menunggu Puluhan Tahun
Dengan keputusan ini, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan ruang publik bagi warga, namun dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kelancaran mobilitas di ibu kota.***