ASPIRASIKU - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memperkuat komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan menjalin sinergi bersama Himpunan Kawasan Industri (HKI).
Sinergi ini ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI, Amam Sukriyanto, dan Sekjen HKI, Priyo Budianto.
Acara ini turut disaksikan oleh Wakil Menteri Perindustrian RI, Faisol Riza, dalam Gathering Nasional Kawasan Industri 2025 di Menara BRILiaN, Jakarta.
Langkah strategis ini sejalan dengan misi Asta Cita Pemerintah ke-5 yang berfokus pada melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Melalui kolaborasi ini, BRI optimistis dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada periode 2025-2029.
Amam Sukriyanto menyampaikan bahwa BRI berkomitmen menghadirkan berbagai layanan perbankan yang mendukung ekosistem bisnis kawasan industri.
"BRI selalu mendukung upaya positif yang membawa industri Indonesia tumbuh pesat. Dengan sinergi bersama HKI, kami optimistis dapat mengoptimalkan pertumbuhan bisnis kawasan industri di seluruh Indonesia melalui layanan perbankan yang komprehensif," ujar Amam.
Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza menegaskan bahwa kawasan industri bukan sekadar lokasi produksi, melainkan pusat ekosistem industrialisasi yang berperan penting dalam mendorong produktivitas nasional.
Baca Juga: BRI Raih Penghargaan Anugerah Avirama Nawasena 2024 atas Komitmen Inklusi dan Keberagaman
"Pada tahun 2024, sektor industri pengolahan non-migas menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB nasional, yaitu 17,16%, dengan tingkat pertumbuhan 4,75%," kata dia.
Selain itu, sektor ini dijelaskannya, juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak sebesar 25,84%.
"Ini menunjukkan peran vital sektor industri pengolahan non-migas sebagai pencipta nilai tambah dan lapangan pekerjaan," ujar Riza.
Acara ini juga menjadi wadah diskusi bagi para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah dan pelaku usaha.
