ASPIRASIKU - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD angkat bicara terkait rangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa minggu terakhir.
Melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya yang dipublikasikan pada Selasa, 2 Desember 2025, Mahfud menyampaikan pandangan kritis mengenai faktor penyebab bencana, termasuk ulah manusia dan lemahnya kebijakan negara.
Dalam pernyataannya, Mahfud menegaskan bahwa kerusakan lingkungan yang memicu bencana tidak hanya disebabkan faktor alam, melainkan juga oleh aktivitas manusia dan tata kelola kebijakan yang belum optimal.
“Saya harus katakan ini (bencana) kerusakan hutan karena ulah manusia dan bisa jadi juga kebijakan negara yang kurang cermat sehingga menimbulkan bencana yang seperti ini,” ujarnya.
Soroti Dugaan Kolusi dalam Perizinan Tambang dan Kehutanan
Mahfud turut menyinggung adanya indikasi praktik kolusi antara pejabat dan perusahaan dalam proses perizinan tambang maupun pengelolaan hutan.
Ia mengingatkan perlunya penghentian praktik “main mata” yang berpotensi merugikan masyarakat serta memperparah kerusakan ekologis.
“Kalau pernah ada dan masih ada, berhentilah main mata, memberi-memberi izin yang membahayakan rakyat, terutama hutan dan lahan-lahan tambang dan sebagainya,” tegasnya.
Baca Juga: Dompet Dhuafa Lampung Kirim Armada Darling untuk Bantu Penanganan Banjir Besar di Sumatera
Menurut Mahfud, lemahnya pengawasan dan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin turut berkontribusi pada kerusakan lingkungan yang kemudian memicu bencana di berbagai wilayah.
Singgung Kriminalisasi Aktivis Lingkungan
Selain kritik terkait kebijakan, Mahfud juga menyoroti maraknya kriminalisasi terhadap pegiat lingkungan.
Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri itu mencontohkan kasus Dera dan Monev di Semarang sebagai bentuk perlakuan tidak adil terhadap warga yang memperjuangkan kelestarian lingkungan.