Mendagri Tito Karnavian Larang Pejabat Gelar Pesta Mewah, Ingatkan Risiko Flexing di Medsos

photo author
- Rabu, 3 September 2025 | 13:00 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian angkat bicara terkait kerugian fasilitas umum imbas aksi unjuk rasa di DKI Jakarta. (Instagram.com/@titokarnavian)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian angkat bicara terkait kerugian fasilitas umum imbas aksi unjuk rasa di DKI Jakarta. (Instagram.com/@titokarnavian)

Jakarta, ASPIRASIKU – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan peringatan tegas kepada para kepala daerah dan pejabat publik agar lebih bijak bersikap di tengah kondisi sosial masyarakat yang saat ini dinilai sensitif.

Ia menekankan pentingnya menjaga kesederhanaan dan menghindari gaya hidup mewah yang berlebihan.

"Kami juga sudah menyampaikan, menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan. Apalagi dengan musik-musik seperti pesta," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Baca Juga: Prabowo Jenguk Korban Demo di RS Polri, Instruksikan Kenaikan Pangkat untuk Aparat yang Terluka

Menurut Tito, kegiatan seremonial pemerintah daerah sebaiknya dilakukan secara sederhana.

Ia mencontohkan, acara ulang tahun daerah atau kegiatan kedinasan cukup dirayakan dengan tumpengan atau pemberian santunan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu.

"Di tengah situasi seperti ini sangat sensitif. Jadi baik HUT, hari ulang tahun daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara yang sederhana," ujarnya.

Tito juga menyoroti perilaku pejabat publik yang sering menjadi sorotan masyarakat di media sosial, khususnya TikTok.

Baca Juga: Tips Keuangan: Cara Anak Muda Bisa Menabung Meski Gaji Pas-pasan

Ia mengingatkan, informasi kecil dapat membesar karena provokasi hingga menimbulkan keresahan baru.

"Jangan sampai ada flexing kemewahan, baik pejabat maupun keluarga. Tolong ingatkan keluarga masing-masing," tegas mantan Kapolri tersebut.

Dengan sikap sederhana, lanjut Tito, pemerintah daerah dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah potensi gesekan sosial yang bisa memperkeruh suasana.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Yoga Pratama Aspirasiku

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X