ASPIRASIKU — Wacana pemotongan kuota haji Indonesia hingga 50 persen sempat mencuat dalam pertemuan antara otoritas haji Arab Saudi dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam konferensi pers di Jakarta Pusat pada Rabu malam, 11 Juni 2025.
Dahnil menjelaskan, pemerintah Arab Saudi sempat mempertimbangkan pengurangan drastis kuota haji Indonesia lantaran menilai penyelenggaraan haji tahun ini kurang optimal.
“Mereka (pemerintah Arab Saudi) menyampaikan bahwa tahun ini penyelenggaraan haji yang dikelola Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, itu agak buruk,” kata Dahnil.
Baca Juga: Diskon 30% Tiket Kereta Ekonomi, CEK Syarat dan Ketentuan di Sini
Dalam pertemuan antara Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dan Kepala BP Haji, Mochammad Irfan Yusuf, wacana pengurangan kuota hingga 50 persen untuk tahun 2026 pun sempat disampaikan. Hal ini mengejutkan delegasi Indonesia.
Namun, Dahnil menegaskan bahwa rencana tersebut dibatalkan setelah pihak Arab Saudi mengetahui bahwa pada 2026 mendatang, pengelolaan haji Indonesia tidak lagi ditangani oleh Kementerian Agama.
“Presiden akan membentuk badan setingkat Kementerian Haji. Maka pemerintah Arab Saudi ada harapan dengan manajemen baru,” jelas Dahnil.
Baca Juga: Bagaimana Metode Perhitungan Capaian Indikator Skrining Kesehatan Jiwa Tiap Tahun?
Ia juga menyampaikan optimisme bahwa Presiden Prabowo akan memastikan pembentukan badan baru tersebut membawa perbaikan signifikan dalam tata kelola haji.
“Oleh sebab itu, wacana untuk pemotongan 50 persen itu tidak kami kembangkan karena kami percaya Presiden Prabowo melalui badan yang dibentuk akan berkomitmen melakukan perbaikan,” tandasnya.
Sebagai informasi, pada musim haji 2025, Indonesia mendapat kuota sebesar 221.000 jemaah — terdiri dari jemaah reguler dan khusus — atau sekitar 25 persen dari total jemaah dunia yang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci.***
